NEWS
-
Rumah di Jakarta dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak, Cek Aturan Barunya
Ada aturan baru soal insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta. Dalam aturan ini disebut bahwa hanya warga Jakarta yang punya satu rumah atau hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar yang mendapatkan pajak gratis. Hal […]
-
DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) berharap paslon capres-cawapres yang maju dalam pemilu 2024 memiliki pemahaman yang baik tentang pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan capres-cawapres beserta tim kampanyenya perlu memahami perkembangan pajak, baik nasional maupun internasional. Alasannya, pemahaman capres-cawapres tersebut akan menentukan kebijakan pajak Indonesia di masa depan. “DJP berharap para pasangan capres-cawapres […]
-
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?
Beberapa hari belakangan ini NJOP alias Nilai Jual Objek Pajak di DKI Jakarta menjadi pembicaraan setelah pemerintah setempat kembali menetapkan wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi hunian dengan nilai jual di bawah Rp 2 miliar. Sebelumnya, sejak 2022 hunian kategori NJOP tersebut sempat dibebaskan dari pajak sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat […]
-
Babak Baru Agenda Melawan Penghindaran Pajak
KEBIJAKAN pajak internasional pada 2023 menarik untuk ditunggu dan disimak perkembangannya. Sejumlah agenda penting berkaitan dengan rezim pajak global dan domestik dijadwalkan mulai berlangsung tahun depan. Di antaranya, perubahan rezim pajak domestik seiring makin detailnya ketentuan teknis UU HPP, munculnya arsitektur baru pajak minimum global, implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, hingga penguatan berbagai kerja sama […]
-
Ini Sanksi jika Tidak Memadankan NIK-NPWP sampai 30 Juni 2024
Wajib pajak diminta melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri paling lambat Minggu, 30 Juni 2024. Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di mana pemerintah ingin menerapkan Single Identity Number (SIN). Dengan begitu, satu nomor identitas […]
WA only