NEWS
-
Susun RPMK soal Pedoman Penilaian PBB-P2, DJPK Minta Masukan Publik
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menggelar konsultasi publik terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Merujuk pada bagian pertimbangan, RPMK tersebut disusun untuk melaksanakanPasal 40 ayat (8) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (HKPD) dan Pasal 55 ayat (6) PP 35/2023 tentang KetentuanUmum […]
-
Sektor Properti dan Kendaraan Listrik Dinilai Perlu Dapat Insentif Pajak Tahun Depan
Belanja perpajakan atau tax expenditure merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sering digulirkan ketika perekonomian sedang sulit atau sedang tidak baik-baik saja. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tujuan dari belanja perpajakan ialah untuk menjaga kondisi ekonomi resilience atau kemampuan untuk bertahan secara ekonomi ketika ekonomi sulit. “Contoh empiriknya adalah kebijakan […]
-
Kejar Kepatuhan, Pemutihan Pajak Kendaraan Ada Lagi Sampai November
Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali memberikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Haryadimengatakan program pemutihan denda dilaksanakan untuk membantu wajib pajakyang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kebijakan ini jugadiharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kami berharap masyarakat wajib pajak baik masyarakat umum maupun pemerintahan […]
-
Belanja Perpajakan Diramal Capai Rp 421,82 Triliun pada 2025, Begini Kata Pengamat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan nilai belanja perpajakan pada tahun 2025 mencapai Rp 421,82 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut meningkat dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 374,53 triliun. Adapun porsi terbesar ditujukan untuk belanja perpajakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN & PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun, atau meningkat dari tahun ini sebesar […]
-
Ingat! Wajib Pajak Tetap Perlu Lapor SPT Tahunan Meski Lewati Deadline
Wajib pajak tetap perlu menuntaskan tanggung jawabn perpajakannya, yakni lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, meski sudah melewati batas waktu normal. Bagi orang pribadi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan semestinya adalah 30 Maret. Sementara bagi badan, deadline-nya 30 April setiap tahunnya. “Wajib pajak memiliki 4 kewajiban perpajakan, yakni 4M (mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan),” kata Asisten […]
WA only