NEWS
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak Lewat Pengawasan HWI, Pengamat Soroti Hal Ini
JAKARTA. Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP grup ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” […]
-
Sri Mulyani Sebut Tinggal Satu Negara Belum Dukung Dua Pilar Pajak Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mengenai perkembangan implementasi solusi dua pilar perpajakan internasional. Di hadapan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengatakan, masih ada satu negara yang belum menyetujui solusi dua pilar perpajakan yang diusung OECD itu. Ia meyebut, solusi dua pilar pajak internasional ini menjadi konsen G-20. Oleh karena itu pihaknya akan terus […]
-
Pemprov DKI Jakarta Berikan Pembebasan PBB Hingga 100%, Ini Syaratnya
JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2024 khusus atas rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar. Fasilitas ini tercantum dalam Pergub 16/2024. Pembebasan pokok PBB sebesar 100% tersebut diberikan sepanjang hunian dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang […]
-
Pajak Hiburan Maksimal 40%, Simak Tarif Pajak Terbaru di Banjarmasin
BANJARMASIN, Banjarmasin adalah kota terbesar di provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini dihuni oleh sekitar 672.343 penduduk. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Banjarmasin menghimpun PAD senilai Rp441,47 miliar pada 2023. Dari angka itu, pajak daerah menyumbang 53,43% penerimaan senilai Rp307,35 miliar. Terkait dengan pajak […]
-
Prabowo Siap Tebar Insentif Pajak Rp421,28 Triliun, Tertinggi Sepanjang Masa!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan (insentif pajak) pada 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan mencapai Rp421,28 triliun. Belanja pajak era Prabowo tersebut akan menjadi yang tertinggi sepanjang masa, setelah estimasi tahun ini yang senilai Rp374,53 triliun. Selain itu, pertumbuhannya juga tercatat paling tinggi sejak pandemi Covid-19. Dari sisi komponennya, belanja perpajakan […]