NEWS
-
Apa yang Terjadi Jika Tidak Melakukan Pemadanan NIK dengan NPWP di Akhir Juni 2024?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Minggu (30/6/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai 1 Juli 2024 Dilansir dari Antara (12/12/2023), NPWP dengan format 15 […]
-
Pemda Gencarkan Pengawasan, Siap Sanksi Pengusaha yang Tak Patuh Pajak
JEPARA, Pemkab Jepara, Jawa Tengah menggencarkan pengawasan kepatuhan pajak kepada pelaku usaha. Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaku usaha patuh melaksanakan kewajibannya. Kepada pelaku usaha yang tidak patuh, pemda akan memberikan peringatan sebanyak 3 kali hingga pencabutan izin usaha. “Jika masih diabaikan, pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut […]
-
Integrasi NIK-NPWP, Laporan Pajak Bisa Jadi Acuan Penentu Bansos
Dengan implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP, pemerintah dapat melakukan profiling masyarakat dengan tepat. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada akuntabilitas keputusan. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan mengatakan dengan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemerintah mempunyai keyword yang jelas saat memetakan penduduk. “Sehingga […]
-
Realisasikan Program Makan Gratis, Pemerintah Bakal Reformasi Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bisa mengakomodasi program makan siang gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis. Jadi, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata […]
-
Sri Mulyani Cerita Negara Kasih Sekolah-Kuliah Gratis, tapi Pajaknya Selangit!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan sistem pendidikan di negara Nordik yang gratis sampai perguruan tinggi. Hal itu bisa terjadi karena negara-negara di kawasan Utara Eropa itu menerapkan pajak yang tinggi. Sri Mulyani mengatakan pajak yang diterapkan di negara-negara Nordik bisa sampai 70%. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini […]
WA only