NEWS
-
Penerimaan Pajak Sampai April 2024 Sejumlah Rp 624,19 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penerimaan pajak negara tercatat sebesar Rp 624,19 triliun hingga akhir April 2024 atau setara 31,38 persen dari target di APBN 2024. Bendahara negara itu merincikan, penerimaan pajak terus mengalami peningkatan mulai dari Januari sebesar Rp 149,25 triliun atau 7,50 persen dari APBN. Kemudian, Februari meningkat Rp 269,02 triliun […]
-
Ada Pajak Minimum Global, DJP Bersiap Evaluasi Ketentuan Insentif
Ditjen Pajak (DJP) mulai melakukan evaluasi terhadap insentif-insentif pajak yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha. Evaluasi dilakukan agar insentif-insentif yang selama ini diberikan oleh pemerintah tetap sejalan dengan ketentuan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). “Insentif ini harus kita lakukan evaluasi, kita […]
-
Menkeu: Penerimaan pajak per April 2024 mencapai Rp624,19 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak hingga April 2024 tercatat mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari APBN 2024. “Penerimaan pajak sampai akhir April Rp624,19 triliun. Ini artinya 31,38 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin. […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak hingga Akhir April 2024 Turun 9,29%
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2024 senilai Rp624,19 triliun. Capaian tersebut setara dengan 31,38% dari target dalam APBN 2024 senilai Rp1.989 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan penerimaan pajak secara nominal bertambah terutama seiring dengan periode penyampaian SPT Tahunan 2023. Namun, penerimaan pajak ini masih mengalami kontraksi atau minus sebesar […]
-
Begini Kata Kemenkeu Soal Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membentuk kelompok kerja (pokja) internal untuk mendukung penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi, pokja perlu dibentuk agar pengalihan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Di Kemenkeu ada konsolidasi supaya nanti […]
WA only