NEWS
-
Begini Strategi Kemenkeu Mendorong Peningkatan Rasio Pajak Daerah
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk mendorong peningkatan rasio pajak daerah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pemerintah akan mengoptimalkan perluasan basis pungutan pajak dan penyesuaian tarif, seperti penerapan opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), opsen […]
-
Dikukuhkan sebagai PKP, Bisakah WP Tetap Manfaatkan PPh Final 0,5%?
Wajib pajak yang memiliki omzet belum melebihi Rp4,8 miliar tetap bisa memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% meski wajib pajak bersangkutan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kring Pajak menegaskan wajib pajak tetap dapat menggunakan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 sepanjang omzet wajib pajak bersangkutan tidak melebihi Rp4,8 miliar […]
-
Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei
Batas waktu penyetoran pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong pada masa April 2024, seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 mundur ke Senin, 13 Mei 2024. Hal tersebut disebabkan batas akhir normalnya, yakni 10 Mei 2024, adalah hari libur cuti bersama secara nasional. “Dengan begitu, penyetoran […]
-
Menakar Tantangan Penerimaan Pajak Sektor Informal di Era Digital
Tingginya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal akan menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada Februari 2024 saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% dari total penduduk bekerja. Hanya saja, angka tersebut mengalami […]
-
Kemenkeu Perinci Jenis Jaminan pada Layanan Rush Handling, Apa Saja?
Kementerian Keuangan memerinci bentuk dan jenis jaminan yang perlu diserahkan importir untuk mendapat layanan rush handling. Perincian bentuk dan jenis jaminan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2021 s.t.d.d PMK 26/2024. Rush handling merupakan pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean. Untuk mendapat layanan […]
WA only