NEWS
-
DJP: Penerimaan pajak di tiga provinsi capai Rp3,56 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari-Maret 2024 mencapai Rp3,56 triliun atau 18,01 persen dari target Rp19,8 triliun. Kepala Bidang Pengawasan Data dan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulselbartra Soebagyo, di Makassar, Senin, mengatakan penerimaan pajak di secara […]
-
Pengusaha Kalsel Dipenjara Gegara Tak Lapor SPT
Pengusaha asal Kalimantan Selatan (Kalsel) dipidana hukuman penjara karena dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak. Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tersangka berinisial AA melalui CV BA pada tahun pajak 2012 melakukan penjualan batu bara kepada PT B. Namun atas penjualan tersebut, CV BA tidak melaporkan, tidak menghitung, dan […]
-
DJPb Papua: Penerimaan pajak dalam negeri hingga Maret capai Rp1,57 M
Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua menyebutkan penerimaan pajak dalam negeri hingga Maret 2024 mencapai Rp1,57 miliar atau tumbuh positif 13,69 persen (year on year/yoy). Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Papua Moudy Hermawan dalam siaran pers, di Jayapura, Rabu, mengatakan hal itu berdasarkan perkembangan fiskal regional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]
-
Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Selain itu, perda tersebut dirilis untuk mengoptimalkan […]
-
Impor Barang Bawaan Tak Dibatasi, Bea Masuk Tetap Sesuai PMK 203/2017
Ketentuan impor barang bawaan penumpang perihal jenis, jumlah, dan kondisi barang kini tidak lagi diatur di peraturan menteri perdagangan. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/5/2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pembatasan impor barang bawaanpenumpang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 resmidihapus seiring dengan diterbitkannya Permendag 7/2024. “Terkait […]
WA only