Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Tidak Ada Batas Waktu Tertentu Penerbitan SP2DK
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan tidak ada batas waktu tertentu mengenai penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan selama dalam rangka pengawasan, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) berwenang melaksanakan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) dengan penerbitan SP2DK. “Dan memang tidak disebutkan batas waktu tertentu mengenai penerbitan […]
-
Pengusaha Asal Bali Didenda Rp2 Miliar Akibat Tak Lapor SPT Masa PPN
Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun dan denda Rp2,18 miliar kepada pengusaha berinisial KT akibat tidak menyampaikan SPT Tahunan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). KT terbukti dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong selama kurun waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2016. Tindakannya ini telah menimbulkan kerugian pada […]
-
Batas Lapor SPT Tahunan Badan Tersisa 12 Hari Lagi, Simak Cara Lapornya!
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan, batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 untuk wajib pajak badan tinggal 12 hari lagi tepatnya akan berakhir 30 April 2023. Sedangkan, batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi telah terlewati pada 31 Maret 2023 lalu. “Sudah melaporkan SPT Tahunan Badan? Lakukan sebelum 30 April 2023. Untuk informasi terkait pelaporan […]
-
Kanwil DJP: Penerimaan pajak Sulsel triwulan I 2023 capai Rp2,81 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2023 mencapai Rp2,81 triliun atau 22,70 persen dari target 2023 sebesar Rp12,38 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Arridel Mindra di Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan capaian realisasi penerimaan pajak di Sulsel ini […]
-
Platform e-Commerce Belum Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya penyelenggara e-commerce lokal yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP saat ini masih berdiskusi dengan para pelaku usaha guna memastikan implementasi dari kebijakan pemungutan pajak atas transaksi di e-commerce dapat berjalan dengan baik. “Jadi secara konten dan konteks, cara, dan pertanggungjawaban itu […]
Got any book recommendations?
WA only