NEWS
-
Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Insentif Pajak Agar Manfaat
Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang telah diberikan selama ini. Hal ini seiring meningkatnya belanja perpajakan di tengah penerimaan pajak yang penuh tantangan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperkirakan nilai insentif perpajakan pemerintah pada 2026 bakal mencapai Rp 576,4 triliun, atau setara dengan 2,24% terhadap produk domestik bruto […]
-
Ditjen Pajak: Pengurangan Sanksi Bukan Tax Amnesty
Fasilitas pengurangan atau penghapusan snaksi administrasi perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA), bukan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Ditjen Pajak, dalam Buku Panduan PSA, menegaskan bahwa memang ada kaitan terbatas dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam batang tubuhnya, KEP-239/PJ/2026, yang menjadi payung hukum fasilitas tersebut, mencakup […]
-
BPK Temukan Masalah Piutang Pajak Daerahyang Berpotensi Tak Tertagih
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan piutang pajak daerah dan dana bergulir pada 22 pemda senilai Rp6,07 miliar yang berisiko tidak tertagih. BPK menjelaskan kondisi itu membuat pemda berpotensi tidak menerima kembali uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, atau pemda tidak dapat memanfaatkan kembali uang tersebut. “Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak […]
-
Bappenas: Daerah Kaya Ternyata BelumTentu Punya Rasio Pajak Tinggi
Daerah dengan aktivitas ekonomi besar belum tentu mampu mengumpulkan pajak daerah dalam proporsi yang tinggi. Laporan Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA mengungkapkan struktur ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan basis pajak menjadi faktor yang memengaruhi capaian local tax ratio (LTR). Berdasarkan analisis periode 2014–2025, hubungan antara […]
-
BPK Temukan PPN DTP Rp25,65 Miliar Terindikasi Salah Sasaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem informasi Ditjen Pajak (DJP) belum dilengkapi dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2025 menyebut insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan kendaraan listrik senilai Rp25,65 miliar terindikasi diberikan kepada wajib pajak yang […]
WA only