Mindblown: a blog about philosophy.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak perlu menyiapkan naskah akademik ketika menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Roberia mengatakan kewajiban bagi pemda untuk menyusun naskah akademik tidak diatur dalam UU 12/2011 s.t.d.t.d UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). “Saya membaca […]

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, buka suara tentang tunjangan kinerja pegawai pajak yang disebut terlalu tinggi. Menurut bendahara RI tersebut, pada dasarnya, semua berkaitan dengan integritas dari masinh-masing individu. Sebab menurut Sri Mulyani, setinggi apapun negara telah memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai pajak, kalau pada dasarnya dia adalah individu yang rakus ya rakus. “Sebagian besar Kementerian Keuangan bisa hidup […]

Sengketa Pemberian Diskon Penjualan atas Produk Display RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pemberian diskon penjualan atas produk pajangan (display) yang dianggap sebagai objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Wajib pajak merupakan perusahaan yang memproduksi barang elektronik. Dalam menjalankan usahanya, wajib pajak membuat perjanjian dengan dealer. Dalam hal ini, dealer bertanggung jawab untuk memajang produk […]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk membuat kajian tentang potensi pajak dan retribusi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (6/3/2023). Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kajian tersebut perlu dilakukan setiap pemda. Dengan kajian tersebut, sambung dia, target pajak daerah yang ditetapkan oleh pemda benar-benar […]