Mindblown: a blog about philosophy.
-
Format Ngitung Pajak Bakal Diganti, Seribet Apa Sekarang?
Praktisi pajak merespons positif rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang ingin menghadirkan format baru penghitungan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan atau PPh 21. Format penghitungan ini memanfaatkan tarif efektif rata-rata (TER). Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, arah perubahan format perhitungan pemungutan dan pemotongan itu supaya […]
-
Aplikasi e-SPT Diperbarui, DJP: Sudah Akomodasi Tarif PPh OP Terbaru
Ditjen Pajak (DJP) mengunggah aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2.5.0.0 guna mengakomodasi ketentuan dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketentuan yang dimaksud adalah penambahan lapisan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam UU HPP. “Untuk pengguna yang telah menginstal aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi […]
-
Daftar Fasilitas Kantor untuk Karyawan yang Bebas Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyusun aturan soal detil batasan nilai dan barang yang bakal dikenakan pajak penghasilan (PPh) untuk kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima pekerja. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan aturan detail terkait natura atau pajak fasilitas kantor akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Nanti di PMK akan mendefine barang […]
-
Kenaikan Basis Pajak Tidak Selalu Diikuti Perbaikan Kepatuhan
Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting agar penerimaan negara dapat tetap terjaga ketika basis pajak terus berkembang. Kepatuhan harus dipastikan terjadi di seluruh lapisan wajib pajak, baik kelas menengah bawah maupun kelas atas yang kewajiban pajaknya tinggi. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa perluasan basis pajak menjadi syarat penting apabila […]
-
Jenis – jenis Barang yang Tidak Dikenakan PPh
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar natura/kenikmatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan (PPh). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut daftar ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022. PP 55/2022 juga merupakan penjelasan lebih lanjut dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) “Kemarin, di PP 55 dieloaborasi […]
Got any book recommendations?
WA only