Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemberian Beasiswa, Bagaimana Perlakuan Pajaknya? Simak di Sini
Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai perlakukan pajak atas suatu transaksi pemberian beasiswa, baik dari sisi pihak pemberi maupun pihak penerima melalui UU PPh dan secara khusus pada PMK 68/2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh, pihak yang mengeluarkan biaya berupa beasiswa, biaya beasiswa dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto (deductible […]
-
Tiga Cara Ajukan Permohonan Validasi Surat Setoran Pajak PHTB
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali menggelar sosialisasi perpajakan tentang aplikasi e-PHTB bagi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Boyolali Mardian Nurcahyo mengatakan proses validasi surat setoran pajak (SSP) pajak penghasilan (PPh) pengalihan hak atas tanah/bangunan (PHTB) secara daring melalui notaris/PPAT dapat memudahkan wajib pajak. “Sebab, […]
-
Sektor Properti di Surabaya Membaik, Pendapatan Daerah Meningkat
Pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kota Pahlawan berjalan relatif cepat. Geliat itu terlihat dari tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dari biaya perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB). Sektor properti makin membaik. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi menyatakan, pemasukan BPHTB terus bertambah. Kondisi itu menjadi sinyal positif bahwa sektor properti bakal membaik. […]
-
Reformasi Pajak Migas, Otoritas Ini Incar Tambahan Penerimaan Rp20 T
BOGOTA – Pemerintah Kolombia mengajukan RUU yang memuat beberapa kebijakan pajak terhadap sektor minyak dan gas (migas). Beberapa kebijakan tersebut dinilai bakal memberikan dampak terhadap keuntungan perusahaan migas. Berdasarkan laporan baru yang diterbitkan oleh Colombian Petroleum Association (ACP), reformasi pajak yang diusulkan pemerintah akan menggerus keuntungan perusahaan minyak dan gas (migas) hingga COP6 triliun atau […]
-
Arah Kebijakan Pajak Perlu Pertimbangkan Industri E-Commerce
Jakarta – Arah kebijakan pajak perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan industri e-commerce nasional, termasuk bagi UMKM yang memanfaatkan marketplace dalam memperluas bisnisnya. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 32A yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Perdagangan melalui sistem elektronik […]
Got any book recommendations?
WA only