Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu: Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tumbuh 61,9%
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan (bea) dan cukai hingga akhir Juli 2022 mencapai Rp 185,1 triliun atau 61,9% dari target Perpres 98 Tahun 2022. Secara tahunan (year on year/yoy) penerimaan bea dan cukai tumbuh 31,1%. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh karena didorong kinerja positif seluruh komponen penerimaan. “31,1% ini […]
-
Kemendagri restui daerah hapus pajak progresif kendaraan dan BBN 2
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan daerah menghapus pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas (BBN 2), dengan harapan pendapatan asli daerah bisa meningkat. Izin itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni. Ia menambahkan izin diberikan karena sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, kewenangan menghapus itu memang […]
-
Restitusi Pajak Menyusut 2,87% Setahun Terakhir
JAKARTA. Aktivitas industri manufaktur terus mengalami tren perbaikan hingga awal semester II-2022. Kondisi ini membuat penerimaan sektor perpajakan terus meningkat di sisi lain permintaan restitusi atau pengembalian kelebihan bayar pajak juga menurun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, sampai dengan akhir Juli 2022, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat Rp 124,59 triliun, atau […]
-
Apa Itu Proforma Invoice?
UMUMNYA dalam suatu transaksi jual-beli, pembeli akan mendapatkan faktur atau invoice sebagai dokumen tagihan yang memuat nominal yang harus dibayarkan. Istilah faktur atau invoice menjadi salah satu terminologi yang cukup familier di telinga masyarakat awam. Namun, pernahkan Anda mendengar istilah proforma invoice? Istilah ini di antaranya dapat dijumpai dalam sejumlah peraturan kepabeanan. Lantas, apa itu […]
-
Aturan Ini Tak Berlaku Jika PKP Pembeli Pusatkan PPN di KPP Pratama
JAKARTA, Ketentuan pencantuman nama, NPWP, dan alamat pada Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 hanya berlaku jika pembeli merupakan PKP yang melakukan pemusatan PPN pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pembeli yang melakukan pemusatan PPN terutang di KPP Pratama, […]
Got any book recommendations?
WA only