NEWS
-
DJP: Sebanyak 5.600 WP GloBE Sudah Terdaftar lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya 5.600 wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak GloBE hingga pertengahan Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan seluruh proses pendaftaran dan administrasi wajib pajak GloBE dilakukan melalui satu platform, yaitu coretax. Wajib pajak dapat menambahkan status secara mandiri melalui akun wajib pajaknya di coretax. “Implementasi Pilar 2 itu platformnya […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang, Ada Diskon Pajak hingga 40%
Pemprov Riau memperpanjang program penghapusan denda atau pemutihan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Semula, program pemutihan denda PKB dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Dengan ada perpanjangan waktu, insentif PKB ini diyakini dapat meringankan beban finansial warga Riau. “Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober […]
-
Mulai 2027, DJP Tukar Data Aset Kripto dengan Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) akan mempertukarkan data aset kripto dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra melalui mekanisme cryptoasset reporting framework (CARF) mulai 2027. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan pertukaran ini mewajibkan Indonesia untuk menyiapkan data aset kripto secara akurat dengan dukungan lembaga terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pertukaran informasi ini […]
-
DJP Tegaskan PMK 44/2026 Tak Batasi Hak Kuasa Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan kuasa wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU-XV/2017 sekaligus putusan terbaru, yakni Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan PMK 44/2026 tidaklah memberikan batasan kepada setiap orang untuk menjadi kuasa […]
-
DJP Ungkap 4 Strategi untuk Bikin Kepatuhan Pajak Lebih Mudah
Ditjen Pajak (DJP) meyakini penyederhanaan kepatuhan pajak (streamlining the tax compliance) dapat diwujudkan melalui reformasi sistem perpajakan untuk membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penyederhanaan kepatuhan perpajakan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. “Indonesia […]
WA only