Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Ungkap Alasan NIK Jadi NPWP Berlaku Mulai 2023
Pemerintah menyebut implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku mulai tahun depan. Pemerintah sedang memperkuat regulasi dengan menerapkan Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan substansi UU HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat dan UMKM. “Beberapa […]
-
Kenaikan PPN Bikin Pasar Resindensial Membaik, Kok Bisa?
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen sejak 1 April 2022. Kenaikan PPN tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek pada pasar, terutama terhadap daya beli masyarakat. Senior Associate Director Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, secara umum dampak kenaikan tersebut akan mempengaruhi semua sektor, baik perumahan, perkantoran, ritel, maupun industri, semua terlihat sama. Secara keseluruhan, bisnis properti […]
-
Berbalik Arah, Rupiah Kembali Menguat Terhadap Dolar AS
JAKARTA – Rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah sempat melemah dalam 3 minggu terakhir untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.636. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu terpantau turun dibandingkan posisi pada pekan lalu yang bertengger pada angka Rp14.682 per dolar […]
-
Catat, Begini Ketentuan Jumlah NSFP yang Diberikan Ditjen Pajak
JAKARTA – Kepemilikan sertifikat elektronik, akun PKP yang telah diaktivasi, dan NSFP yang diberikan Ditjen Pajak (DJP) menjadi syarat pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur). Lantas, bagaimana ketentuan jumlah NSFP yang diberikan DJP? Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada pengusaha kena pajak (PKP) dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur […]
-
Pajak Aset Kripto Mulai Berlaku di Indonesia, Ini Catatan dari Asosiasi hingga Pelaku Usaha
Aturan mengenai pemberlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, di mana aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1% […]
Got any book recommendations?
WA only