NEWS
-
CORE Ingatkan Risiko Defisit APBN Melebar jika Target Pajak Tak Tercapai
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar S mengatakan, pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak meskipun target tahun berjalan diperkirakan tidak tercapai. “Tahun 2025 […]
-
Ditjen Pajak Upayakan Restitusi Pajak Tak Semakin Perlebar Target Defisit APBN 2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengupayakan agar manajemen pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi tidak menggerus target penerimaan pajak sampai akhir tahun, yang diproyeksikan hanya tercapai Rp2.310,8 triliun. Untuk diketahui, berdasarkan outlook sampai akhir 2026, penerimaan pajak diproyeksikan terkumpul hanya Rp2.310,8 triliun atau 98% dari target APBN Rp2.357,7 triliun. Terdapat potensi shortfall […]
-
Cara Hapus Denda Telat Bayar Pajak dan Lapor SPT, Simak Syaratnya
Terlambat membayar pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda maupun bunga. Meski demikian, sanksi tersebut berpeluang dikurangi atau dihapus sepanjang memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni melalui kebijakan relaksasi khusus dari pemerintah dan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-
DJP Targetkan Setoran Pajak Digital Naik Sampai 50%
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital bisa tumbuh 50%, menjadi sekitar Rp 16 triliun. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku sangat berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak. Bimo menjelaskan, target tersebut masih bersifat konservatif. Pasalnya, aktivitas ekonomi digital mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, mata uang, aset kripto, hingga […]
-
Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]
WA only