Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada Perubahan Pengurus dalam Akta, Begini Ketentuan Penagihan Pajaknya
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) Satu menggelar kegiatan edukasi pelaksanaan penagihan pajak melalui media sosial yang disiarkan langsung di Tebet Eco Park, Jakarta pada 31 Agustus 2023. Dalam edukasi tersebut, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP LTO Satu Zaenal Arifin memaparkan ketentuan pelaksanaan penagihan pajak terbaru sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri […]
-
Awasi PNBP Minerba, Kemenkeu Mulai Validasi Volume NTPN via Simbara
Kementerian Keuangan mulai menggunakan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) dalam rangka validasi volume Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Validasi volume NTPN via Simbara diperlukan guan mengoptimalkan pengawasan terhadap PNBP sektor minerba. Dengan sinergi proses bisnis dan data di antara K/L, pelaksanaan kebijakan PNBP juga akan makin transparan dan efisien. […]
-
OECD Rilis Handbook Baru, Jadi Panduan Penerapan Pajak Minimum Global
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis panduan bertajuk Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two) dalam rangka mendukung yurisdiksi-yurisdiksi mengadopsi pajak minimum global. Dengan disepakatinya Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), yurisdiksi memiliki hak untuk mengenakan top-up tax atas laba perusahaan multinasional yang kurang dipajaki lewat mekanisme qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), […]
-
Revisi PP Pajak Migas Masuk Tahap Akhir, Iklim Investasi Bisa Membaik
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas. Salah satu caranya dengan melakukan revisi beleid yang mengatur tentang perpajakan sektor migas. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu […]
-
Siap-siap Mahal, Sepeda – Kosmetik Impor Kena Pungutan Baru!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambahkan jumlah barang yang terkena tarif Most Favoured Nation (MFN) menjadi 8 jenis barang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman. “Dengan PMK ini ada 4 Komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN,” kata Direktur Teknis Kepabeanan, […]
Got any book recommendations?
WA only