Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak: Perlu reformasi perpajakan guna susul kemajuan teknologi
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Suryo Utomo menilai reformasi perpajakan perlu dilakukan agar sistem perpajakan Indonesia mampu mengimbangi kemajuan teknologi. “Kami akan terus berupaya melakukan perubahan karena waktu berlalu, situasi berubah. Beberapa tahun terakhir ada perubahan cara bertransaksi, cara berkomunikasi, atau cara berhubungan di media, jejak digital, komunitas digital, transaksi digital, itu jadi sesuatu […]
-
Kemenkeu: Efek Pajak Netflix Cs Baru Terasa Setelah 2 Tahun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat efek positif dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seperti Google dan Netflix, yang baru terasa setelah 2 tahun penerapan. Dalam Buku APBN Kita edisi September 2023, Kemenkeu mencatat penerimaan PPN PMSE sejak pertama kali berlaku pada Juli 2020 hingga 31 Agustus 2023 secara kumulatif, senilai Rp14,57 […]
-
Bursanya Sudah Resmi Meluncur, Apa Kabar Rencana Pajak Karbon?
Pemerintah telah resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dan membuka perdagangannya pada hari ini, Selasa (26/9/2023). Lalu, apa kabar dengan wacana penerapan pajak karbon? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pajak karbon masih terus dibahas oleh Kementerian Keuangan. Pembahasan terus dilakukan, paralel dengan aktivitas bursa karbon yang mulai […]
-
Setelah Bursa Karbon, Pemerintah Targetkan Penyelesaian Aturan Pajak Karbon
Pemerintah masih memiliki tugas yang belum selesai yaitu penuntasan peta jalan perdagangan dan pajak karbon. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di depan Presiden Joko Widodo dalam acara peluncuran Bursa Karbon Indonesia hari ini. “Dilaporkan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor […]
-
Implementasi UU HKPD, Kemenkeu Sudah Evaluasi 80 Raperda Pajak Daerah
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menyatakan telah mengevaluasi setidaknya 80 rancangan perda (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang disampaikan pemda. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sandy Firdaus mengatakan evaluasi raperda PDRD dilaksanakan berdasarkan UU 1/2022 dan PP 35/2023. Dalam hal ini, Kemenkeu diberi kewenangan untuk mengevaluasi kesesuaian raperda PDRD dengan kebijakan […]
Got any book recommendations?
WA only