NEWS
-
UU APBN 2027 Atur Kewenangan Audit Restitusi Pajak, Ini Kata Suahasil
UU APBN 2027 yang disetujui oleh DPR turut memuat kewenangan menteri keuangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit khusus atas restitusi. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus atas restitusi termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UU APBN 2027 yang diketok palu pada hari ini, Selasa (29/9/2026). “Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, menteri keuangan berwenang melakukan […]
-
WP Harus Laporkan Cabang di Coretax agar Dapat NITKU, Ini Fungsinya
JAKARTA. Wajib pajak diharuskan melaporkan setiap tempat kegiatan usahanya untuk diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Sesuai dengan ketentuan, kewajiban pelaporan tempat kegiatan usaha (TKU) harus dilakukan maksimal 1 bulan setelah pendirian TKU. “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling […]
-
Target Pajak 2027 Naik Jadi Rp2.593 Triliun, Defisit APBN Tetap 2,4%
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati target penerimaan pajak dalam RUU APBN 2027 sejumlah Rp2.593,35 triliun. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/9/2026). Dalam APBN 2027, target penerimaan pajak disepakati senilai Rp2.593,35 triliun, naik Rp2 triliun dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2027 sejumlah Rp2.591,35 […]
-
SPP-TDLN Mulai Berlaku, DJP Tunjuk 5 Bank dan 1 Fintech
Ditjen Pajak (DJP) resmi memulai implementasi sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) terhitung sejak 25 September 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan saat ini sudah ada 5 bank dan 1 lembaga teknologi finansial (fintech) yang ditunjuk sebagai pihak lain. Bank dan fintech selaku pihak lain berkewajiban memungut PPN sesuai PMK 49/2026. “SPP-TDLN […]
-
Ini Sederet Larangan bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa WP
JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 turut mengatur sejumlah larangan bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak (pihak lain). Larangan tersebut pada dasarnya serupa dengan ketentuan yang berlaku bagi konsultan pajak dalam memberikan jasanya. Larangan ini penting diperhatikan karena pelanggaran terhadapnya bisa berujung pada pembekuan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT). “Ketentuan mengenai […]
WA only