NEWS
-
RUU APBN 2027: Menteri Keuangan Bisa Audit Khusus Restitusi Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas wewenang menteri keuangan untuk memeriksa dan mengaudit penerimaan negara pada Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal ini tertuang pada pasal 37 RUU APBN 2027 yang telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR dan pemerintah, Kamis (24/9/2026). RUU […]
-
Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2022. Analisis Kebijakan Senior di Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan, penerapan harga karbon harus mempertimbangkan […]
-
Suahasil Lantik Pejabat DJP, Minta Pahami Ekonomi dan Perilaku WP
Pelantikan 14 orang pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik perhatian publik pekan ini. Dari 14 pejabat yang dilantik tersebut, 4 di antaranya adalah pejabat eselon 2 Ditjen Pajak (DJP). Keempatnya yakni Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur […]
-
Era Global Minimum Tax, Opsi Skema Insentif Ini Bisa Tarik Investor Masuk RI
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada 31 Desember 2025. […]
-
DPR Ingin Defisit APBN 2027 di Bawah 2,4% Lewat Penerimaan Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap defisit anggaran pada tahun depan bisa ditekan lebih rendah dari besaran yang sudah disepakati senilai Rp671,16 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said berpandangan defisit anggaran masih bisa ditekan ke level yang lebih rendah melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak […]
WA only