NEWS
-
Genjot Industri Furnitur, Insentif Pajak dan Pembiayaan Jadi Andalan
Pemerintah mendorong industri furnitur dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta memperluas pasar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah dukungan bagi industri furnitur dalam negeri agar semakin berdaya saing. Salah satunya berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). “Pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furnitur, antara lain melalui insentif […]
-
Jangan Tunggu Ditagih, DJP Minta WP Segera Tindak Lanjuti Utang Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak segera menindaklanjuti tagihan pajak yang muncul, termasuk surat tagihan pajak (STP), dan tidak menunggu hingga masuk ke tahap penagihan aktif. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Gede Suarnaya mengatakan wajib pajak perlu terlebih dahulu memahami alasan penerbitan STP, mencocokkannya dengan data yang dimiliki, kemudian segera memenuhi kewajiban apabila tagihan tersebut […]
-
Gaet Himbara, Sistem Pemungutan PPN Digital Luar Negeri sudah Beroperasi
JAKARTA. Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) yang melibatkan anak usaha BUMN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara sudah mulai beroperasi, Jumat (25/9/2026). Namun, sistem yang juga melibatkan himpunan bank milik negara (himbara) tersebut belum mulai efektif melakukan pemungutan pajak. Pengoperasian sistem tersebut awalnya direncanakan pada 10 September 2026, namun diundur oleh Direktorat […]
-
DJP Imbau WP Pastikan KLU di Coretax Sesuai, Ini Cara Mengeceknya
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk memastikan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang terdaftar di coretax telah sesuai. DJP menyebut KLU yang sesuai diperlukan agar lebih mencerminkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang sebenarnya. Dengan data yang akurat dan selaras maka wajib pajak dapat melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat. “KLU yang sesuai […]
-
UU APBN 2027 Disahkan Besok, Ada Aturan Audit Khusus Restitusi Pajak
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang pada Selasa (29/9/2026). Salah satu ketentuan baru yang tercantum dalam RUU APBN 2027 adalah pengaturan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Ketentuan tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat […]
WA only