NEWS
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Pembebasan PPN Outsourcing hingga Percepatan Pencairan Restitusi
JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah keringanan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya berupa peluang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing dan percepatan pencairan restitusi pajak sektor tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keprihatinan Presiden itu berangkat dari kontribusi industri tekstil dan produk tekstil […]
-
Tunda Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunda implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai transaksi digital luar negeri (SPP TDLN). Sedianya, kebijakan ini berjalan mulai 10 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan, skema baru pemungutan pajak transaksi digital tersebut masih proses stabilisasi. “Apabila akan go live akan kami sampaikan […]
-
Pemprov Jateng Bebaskan Sanksi PKB dan Tarif Progresif hingga Desember
SEMARANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah membebaskan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov juga membebaskan tarif progresif PKB. Pembebasan tersebut diberikan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Tengah 100.3.3.1/321 Tahun 2026. Merujuk pertimbangan pada keputusan tersebut, pembebasan sanksi dan tarif progresif diberikan untuk mendorong kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi di daerah. […]
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Tax Holiday
Jakarta. CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday untuk industri tekstil. Langkah ini sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Rosan mengatakan pemberian tax holiday selama ini diberikan kepada jenis investasi baru. “Nah, ini untuk tekstil akan di-consider untuk diberikan kembali […]
-
DPR dorong pajak e-commerce adil dan tidak bebani UMKM
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah memastikan kebijakan perpajakan sektor e-commerce diterapkan secara adil dan proporsional agar tidak menambah beban bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Evita mengatakan kebijakan pajak perlu menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring dan luring, sekaligus mempertimbangkan kondisi UMKM yang masih dalam tahap pertumbuhan. […]
WA only