Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengumuman! Tambahan Pajak 20% Tak Berlaku Lagi Jika NIK Jadi NPWP
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tambahan pajak 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syaratnya yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah diadministrasikan oleh DJP dan Pencatatan Sipil, serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP. Hal itu sesuai […]
-
Pengusaha Tolak Bayar Kenaikan Pajak Hiburan, Pengamat: Ajukan Pengurangan Pajak Saja
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan imbauan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) agar pengusaha hiburan jenis diskotek dan semacamnya tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama merupakan langkah tidak tepat. Alih-alih membayar dengan tarif lama, kata Prianto, pengusaha hiburan lebih baik mengajukan pengurangan pajak kepada bupati, […]
-
Setoran Pajak Konglomerat Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) menargetkan penerimaan pajak dari para wajib pajak besar atau kelompok tajir di 2024 sebesar Rp 607,8 triliun. Target penerimaan pada tahun 2024 ini naik 4,03% jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang mencapai Rp 584,23 triliun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menjelaskan, […]
-
Setoran Pajak Konglomerat Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) menargetkan penerimaan pajak dari para wajib pajak besar atau kelompok tajir di 2024 sebesar Rp 607,8 triliun. Target penerimaan pada tahun 2024 ini naik 4,03% jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang mencapai Rp 584,23 triliun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menjelaskan, […]
-
DJP: Tarif Pajak Lebih Tinggi 20% Tak Berlaku Jika Ubah NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan lagi mengenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% terhadap pekerja penerima penghasilan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelaporan pajaknya. Syaratnya, NIK milik penduduk Indonesia tersebut telah diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi DJP. Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman […]
Got any book recommendations?
WA only