Mindblown: a blog about philosophy.

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah pembuatan bukti potong pajak penghasilan karyawan baik PPh Pasal 21 ataupun Pasal 26 melalui aplikasi e-Bupot 21/26. Kemudahan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang terbit 19 Januari 2024 dan mulai berlaku masa pajak Januari 2024. Adapun aturan ini merupakan peraturan pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor […]

JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan imbauan kepada pengusaha kena pajak (PKP) untuk menyampaikan pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang pada tempat tinggal atau tempat kedudukan. Imbauan itu disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2024 yang ditetapkan pada 6 Februari 2024 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti. “Sehubungan dengan berakhirnya penggunaan NPWP […]

JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) dalam Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan MK Nomor 83/PUU-XXI/2023, MK menyatakan frasa ‘pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan’ dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP bertentangan dengan UUD […]

JAKARTA, Empat wajib pajak badan, yakni PT. Adonara Bakti Bangsa, PT. Central Java Makmur Jaya, PT. Gan Wan Solo, dan PT. Juma Berlian Exim mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 78 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Menurut keempat pemohon tersebut, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Dalam Pasal 23A, telah […]

MANILA, Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengusulkan adanya perluasan cakupan insentif pembebasan bea masuk dan pajak atas impor kendaraan listrik. Salceda menilai pembebasan bea masuk dan pajak atas impor perlu diberikan tak hanya pada mobil listrik, tetapi juga sepeda motor. Dia pun mengusulkan RUU 9573 yang mengatur ketentuan insentif bea masuk dan pajak […]