Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kode Faktur Pajak 07, Definisi, Dasar Hukum, dan Syarat Penggunaannya
Kode faktur pajak 07 adalah salah satu kode transaksi faktur pajak, yang digunakan atas transaksi tertentu. Penggunaan kode ini, sangat erat kaitannya dengan aktivitas di kawasan berikat. Faktur pajak sendiri, adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP). Dokumen ini dibuat terkait transaksi jual/beli barang/jasa kena pajak (BKP/JKP), yang dikenakan pajak pertambahan […]
-
PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP
Ditjen Pajak (DJP) sedang menyusun peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai mutual agreement procedure (MAP) yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 49/2019. Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menyebut PMK terbaru bakal menyesuaikan ketentuan MAP dengan Pasal 27C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta penyesuaian-penyesuaian […]
-
Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengantisipasi pergerakan harga komoditas guna mencapai target pendapatan negara senilai Rp2.463,02 triliun pada tahun depan. Walau target pendapatan negara pada 2023 tidak terpaut jauh bila dibandingkan dengan outlook pendapatan negara tahun ini yang senilai Rp2.436,9 triliun, risiko yang timbul dari volatilitas harga komoditas tetap membayangi. “Kalau dilihat […]
-
Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Vietnam mengusulkan pemerintah untuk memberikan potongan pajak yang besar pada BBM sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara signifikan. Kadin menyebut harga BBM di Vietnam terasa mahal karena dikenakan berbagai jenis pajak. Selain pajak pertambahan nilai (PPN), BBM juga dikenakan pajak konsumsi khusus. “Kami menginginkan pajak konsumsi khusus dihapuskan sama sekali […]
-
Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan faktur pajak yang terlambat dibuat, baik yang PPN-nya dibayarkan maupun dibebaskan, tetap dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. DJP menjelaskan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP tidak memisahkan faktur pajak yang dibayar PPN-nya atau yang mendapat fasilitas. Artinya, apabila terlambat maka tetap dikenakan […]
Got any book recommendations?
WA only