Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masih Ada Kebocoran Pajak Daerah, Pemda Siapkan Aplikasi Ini
Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berupaya mengoptimalkan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (Siapdol) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan Siapdol dikembangkan untuk mengakomodasi semua layanan informasi mengenai pajak daerah. Melalui aplikasi ini, diharapkan mampu menutup celah kebocoran penerimaan. “Kami buat layanan Siapdol dengan penambahan fitur QRIS, e-Layanan […]
-
Bagaimana Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan?
JAKARTA. Para pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu motor atau mobil di satu alamat rumah, harus membayar pajak yang berbeda-beda tiap kendaraannya. Itulah yang disebut pajak progresif. Sebelumnya, Korlantas Polri sempat mengusulkan penghapusan kebijakan ini, karena ternyata banyak orang yang memalsukan data kendaraan agar terhindar dari pajak progresif. Ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari kendaraan […]
-
Utang Pajak Ratusan Juta Belum Lunas, Rekening Bank dan Mobil Disita
MEDAN – Penegakan hukum terkait dengan kewajiban perpajakan kembali dijalankan. Kali ini, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Medan Petisah melakukan penyitaan terhadap aset milik 3 wajib pajak sekaligus yang tercatat belum melunasi utangnya. Ketiga wajib pajak tersebut adalah CV AS dengan tunggakan pajak mencapai Rp181 juta, PT SMA dengan nilai utang pajak Rp432 […]
-
Hampir 300 Wajib Pajak Bireuen Manfaatkan Diskon PBB-P2, Batas Akhir 31 Desember 2022, Ini Syaratnya
BIREUEN – Sudah mendekati 300 Wajib Pajak (WP) di Bireuen memanfaatkan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebesar 50 persen yang diluncurkan Pemkab Bireuen awal Juni lalu. Sedangkan batas waktu diskon PBB-P2 hingga 31 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bireuen, Zamri SE melalui Kabid Pendapatan PAD, Musliadi SE kepada Serambinews.com, Senin (12/09/2022) menjawab Serambinews.com […]
-
Punya NIK Tak Otomatis Bayar Pajak, DJP Ingatkan Lagi Soal Syarat Ini
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Barat III mengadakan edukasi pajak terkait dengan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada 11 Agustus 2022. Penyuluh Pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat III Lala Krisnalia mengatakan ketentuan NIK sebagai NPWP tidak otomatis membuat pemilik NIK menjadi seorang wajib pajak dan harus membayar pajak. […]
Got any book recommendations?
WA only