NEWS
-
DJP Catat 1,15 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan Via Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 1,15 juta wajib pajak sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 hingga 2 Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,1 juta wajib pajak orang pribadi dan 44.378 wajib pajak badan sudah menyampaikan SPT Tahunan. “Untuk periode sampai dengan 2 Februari 2026 (tahun pajak 2025), tercatat 1.150.414 SPT,” ujar Direktur […]
-
1,15 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Lewat Coretax
DATA terkini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai Senin pagi, 2 Februari 2026 sebanyak 1,15 juta Wajib Pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025. Pada saat bersamaan jumlah WP yang mengaktivasi akun Coretax sudah mencapai 12,9 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan progres pelaporan […]
-
Lapor SPT, WP Perlu Pastikan Keselarasan Penghasilan dan Harta
Wajib pajak perlu memperhatikan keselarasan antara penghasilan dan harta ketika mengisi SPT Tahunan. Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan definisi penghasilan dalam UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan. Setiap penghasilan yang tidak habis dikonsumsi bakal terakumulasi sebagai tambahan harta. “Ketika lapor SPT, mohon untuk […]
-
DJP: 1,15 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT di Coretax per 2 Februari
Mengawali bulan Februari, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan mencatatkan 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem Coretax per 2 Januari 2026 pukul 06.00 WIB Secara rinci, wajib pajak yang melaporkan terdiri dari WP OP Karyawan sebanyak 988.381, WP OP Non Karyawan 117.655 untuk tahun buku Januari hingga Desember 2025. Adapun pelapor SPT […]
-
Berani Tunggak Pajak di Atas Rp100 Juta, Hidup di RI Bakal Jadi Sulit!
Wajib pajak kini tidak bisa berlenggang santai jika belum melunasi tunggakan pajak yang menumpuk di atas Rp 100 juta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin tegas terhadap wajib pajak yang menunggak ataupun mengemplang pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah merilis aturan khusus yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi maupun permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik […]
WA only