Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu: Tak akan Ada Program Pengampunan Pajak Lagi
JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti program pengungkapan sukarela (PPS). Sebab, pemerintah tidak ingin menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah berhasil mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 61,01 triliun dari 247,91 ribu wajib pajak dari PPS yang dilaksanakan sepanjang awal Januari […]
-
Indeks Manufaktur Naik, Belum Stabil
JAKARTA. Kinerja manufaktur Indonesia kembali meningkat awal semester II-2022. Peningkatan ini sejalan pemulihan ekonomi Indonesia. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia dari S&P Global, pada Juli 2022, sebesar 51,3, lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Juni yakni 50,2. Ekonom Senior S&P Global Market Intelligence Sian Jones menjelaskan, kondisi operasional pada seluruh sektor manufaktur Indonesia menguat selama […]
-
Kemenkeu: Program Pengampunan Pajak seperti PPS Tidak akan Ada Lagi
JAKARTA. Pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal itu ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. “Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,” kata Yustinus dilansir dari Antara, Minggu (31/7/2022). Yustinus menyebutkan permanent tax amnesty atau program pengampunan pajak atau […]
-
Sudah Berlaku! Ada Pemutihan Pajak Daerah Sepanjang Agustus 2022
TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur kembali mengadakan program pemutihan denda pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Endah Inawati mengatakan program pemutihan diadakan untuk memeriahkan HUT ke-77 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2022. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi wajib pajak. “Program ini bertujuan meringankan denda bagi wajib […]
-
Pantau Wajib Pajak, DJP Sebut CRM Bisa Dipakai untuk Joint Analysis
JAKARTA – Kementerian Keuangan menilai pemanfaatan mesin pengelolaan risiko kepatuhan (compliance risk management/CRM) berpotensi diperluas guna mendukung pelaksanaan program-program lain di luar Ditjen Pajak (DJP). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Bobby Achirul Awal Nazief mengatakan CRM bahkan bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) dalam melihat kepatuhan wajib pajak. […]
Got any book recommendations?
WA only