Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Sebut Aturan Pajak Penghasilan di UU HPP Gerus Penerimaan
JAKARTA, Pemerintah menyebut klausul-klausul terbaru mengenai pajak penghasilan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diestimasikan menggerus kinerja penerimaan negara. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penerimaan yang hilang diestimasikan mencapai Rp33,87 miliar hingga April 2022. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar aturan PPh terbaru berkaitan dengan fasilitas pajak. “[Apalagi] tarif PPh korporasi yang tidak jadi […]
-
Memahami Aspek Perpajakan Persewaan Tanah dan Bangunan
Kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan menjadi opsi yang menarik bagi sejumlah kalangan masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini, masyarakat menyewakan tanah, ruangan, pabrik, dan bentuk bangunan lainnya, untuk mendapatkan penghasilan (passive income). Sebagai informasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh melalui persewaan tanah dan/atau bangunan tidak luput dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Secara khusus, penghasilan […]
-
Anies Beri Diskon Pajak Reklame Atas Papan Nama Usaha, Simak Detailnya
Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak reklame atas nama pengenal usaha yang berada di tempat usaha wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 24/2022, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan dasar pengenaan pajak reklame sebesar 50% atas nama pengenal usaha atau profesi yang diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi. “Insentif berupa keringanan … dilakukan secara jabatan […]
-
Jumlah Pemungut Pajak Digital Terus Bertambah, Simak Daftarnya
Jumlah perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terus bertambah seiring waktu. Semakin banyak perusahaan pemungut maka potensi penerimaan pajak digital pun bisa bertambah. Hingga akhir semester I/2022, penerimaan pajak digital telah mencapai Rp7,1 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak […]
-
Menilik Aturan Pembukaan Data Nasabah Bank untuk Penyidikan Pajak
Menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan hal yang mutlak dilakukan institusi perbankan. Ini mencakup semua informasi pribadi nasabah, beserta data keuangannya yang tercatat di bank. Semua informasi ini, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Namun, ada pengecualian atas kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah ini. Pada beberapa situasi tertentu, pihak bank dapat diperintahkan untuk […]
Got any book recommendations?
WA only