NEWS
-
DJP Hapus Sanksi Pajak hingga 100%, Bisa Diajukan via Coretax
Pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026 menarik perhatian publik sepekan terakhir. KEP-239/PJ/2026 diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional, yang berlaku mulai 8 Oktober 2026. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A PMK 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, kebijakan […]
-
Bos DJP Akui Batas Penghasilan Bebas Pajak RI Ketinggian
Batas penghasilan bebas pajak di Indonesia mencapai Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan, untuk wajib pajak orang pribadi. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Bimo Wijayanto menilai batas penghasilan bebas pajak itu masih relatif lebih tinggi, dibanding negara lain. Dia mengatakan, permasalahan ini yang turut membuat ukuran rasio penerimaan pajak yang bisa […]
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp11,2 Triliun, DJP Bidik Segini hingga Akhir 2026
Penerimaan pajak dari ekonomi digital telah mencapai Rp 11,2 triliun hingga Agustus 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun membidik penerimaan sebesar Rp 16 triliun hingga akhir tahun, seiring ekspansi transaksi digital dan penguatan kebijakan pemajakan di sektor tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berharap penerimaan pajak ekonomi digital tahun ini dapat meningkat sekitar 50% […]
-
DJP: Sebanyak 5.600 WP GloBE Sudah Terdaftar lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sedikitnya 5.600 wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak GloBE hingga pertengahan Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan seluruh proses pendaftaran dan administrasi wajib pajak GloBE dilakukan melalui satu platform, yaitu coretax. Wajib pajak dapat menambahkan status secara mandiri melalui akun wajib pajaknya di coretax. “Implementasi Pilar 2 itu platformnya […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang, Ada Diskon Pajak hingga 40%
Pemprov Riau memperpanjang program penghapusan denda atau pemutihan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai dari 15 Oktober hingga 30 November 2026. Semula, program pemutihan denda PKB dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Dengan ada perpanjangan waktu, insentif PKB ini diyakini dapat meringankan beban finansial warga Riau. “Program ini diberlakukan mulai 15 Oktober […]
WA only