NEWS
-
Bertahap, Kertas Kerja Pengawasan hingga Banding Bakal Masuk Coretax
Ditjen Pajak (DJP) akan menggunakan coretax system dalam pengerjaan kertas kerja seluruh proses bisnis secara bertahap mulai bulan ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (15/7/2026). Dengan inisiatif tersebut, semua kertas kerja terkait dengan pengawasan, penagihan, keberatan, banding, hingga penegakan hukum akan dikerjakan oleh pegawai DJP melalui coretax. “Jadi semua kertas kerja […]
-
DJP Kantongi Rp 74,8 Triliun dari Program Intensifikasi Pajak di Semester I-2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan sebesar Rp 74,8 triliun dari program intensifikasi perpajakan sepanjang semester I-2026. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai aktivitas pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, hingga penagihan pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan capaian tersebut meningkat 33,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan tersebut turut mempercepat pencapaian target […]
-
DJP Kantongi Rp74,8 T dari Intensifikasi Pajak, Melonjak 33%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi program intensifikasi penerimaan pajak hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp74,8 triliun atau tumbuh 33% secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini dipaparkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam acara Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Bimo, pertumbuhan ini sejalan dengan kegiatan pengawasan perpajakan. […]
-
Aturan Terbaru Pembebasan Bea Masuk Barang Pertahanan, Unduhdi Sini
Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru yang mengatur pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, serta perlengkapan militer dan kepolisian untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 45/2026. Beleid yang berlaku efektif mulai 4 September 2026 ini mencabut dan menggantikan PMK 191/2016 s.t.d.t.d PMK 91/2021. “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]
-
Jangan Salah! SKT Kuasa WP Beda dengan SKT Pendaftaran NPWP
Kewajiban memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bagi pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak merupakan klausul baru yang diatur dalam PMK 44/2026. SKT dalam konteks ini berbeda dengan SKT yang diperoleh saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Adapun SKT yang dimaksud merupakan surat yang membuktikan bahwa pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak […]
WA only