Mindblown: a blog about philosophy.
-
Nunggak Pajak Rp 139 Miliar, Ditjen Pajak Blokir Rekening 107 Wajib Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel) melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa permintaan pemblokiran rekening serentak terhadap 107 wajib pajak (WP) dan penanggung pajak. Diketahui, 107 WP/penanggung pajak tersebut memiliki tunggakan pajak secara keseluruhan dengan nilai mencapai R[ 139,06 miliar. Sebelumnya, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) […]
-
Banjir Insentif Pajak untuk para Calon Investor IKN Nusantara
Pemerintah tengah mendorong para investor swasta ikut membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp 466 triliun hingga 2045. Otorita IKN menyebut, para investor akan mendapatkan berbagai insentif pajak dan pengembalian investasi dari pemerintah dalam kurun waktu 15-20 tahun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menjelaskan, […]
-
Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa
Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebijakan tersebut dirancang untuk memitigasi rencana implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Wakil Direktur Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mai Kim Lien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emisi karbon tinggi makin sulit menembus pasar Uni […]
-
151.029 wajib pajak di Kudus lakukan validasi NIK jadi NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak yang melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga saat ini mencapai 151.029 wajib pajak. “Data sebanyak itu, merupakan data per akhir Agustus 2023. Dengan capaian tersebut maka capaiannya sudah 92,83 persen dari total 162.695 wajib pajak orang […]
-
Pungutan PPN Pinjol Dinilai Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Pemerintah diminta mengkaji ulang pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pinjaman online atau pinjol. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Melalui PMK tersebut, jasa penyelenggara teknologi finansial wajib memungut PPN sebesar 11% atas layanan yang diberikan. Jenis-jenis layanan fintech yang menjadi objek PPN […]
Got any book recommendations?
WA only