NEWS
-

Kena Semprit Purbaya, DJP Dilarang Umumkan Kebijakan Pajak Baru
JAKARTA. Kegaduhan yang sempat muncul akibat rencana pemeriksaan atas wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid II berujung teguran bagi Ditjen Pajak (DJP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa wacana tersebut membuat dunia usaha resah. Topik ini menjadi salah satu bahasan utama media nasional pada hari ini, Selasa (12/5/2026). Dalam konferensi pers kemarin, […]
-

Pastikan Tax Amnesty Jilid II Tak Berlanjut, Purbaya: Saya Akan Tegur DJP
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Hal ini sekaligus membantah pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang menggodok rencana untuk melakukan audit lebih lanjut terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai peserta PPS. “Dengan ini saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha agar […]
-

Pemerintah Belum Buru-Buru Pungut Pajak Marketplace, Purbaya Ungkap Syaratnya
JAKARTA. Pemerintah belum akan terburu-buru menerapkan pajak tambahan untuk transaksi di marketplace. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan itu baru dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus 6% selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Purbaya, pengenaan pajak terhadap perdagangan digital bukan semata untuk mengejar penerimaan negara, melainkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang […]
-

Dorong Investasi di Daerah, Bappenas Imbau Pemda Kasih Insentif Pajak
JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pemerintah daerah (pemda) agar rajin memberikan insentif fiskal untuk meningkatkan iklim investasi di daerah. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka mengatakan keberadaan proyek investasi tidak hanya tergantung oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pemda. Menurutnya, pemda dapat memaksimalkan instrumen yang […]
-

DJP Mau Bidik Peserta Tax Amnesty, Efektif Kejar Target Penerimaan Pajak?
JAKARTA. Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk menuntaskan pemeriksaan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty diragukan bisa efektif untuk mendongkrak penerimaan negara. Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut rencana ini merupakan salah satu strategi yang disiapkan oleh otoritas pajak untuk mengejar target penerimaan negara Rp2.357,7 triliun pada […]
WA only