Mindblown: a blog about philosophy.
-
Survei: Kasus Rafael Alun Tak Bikin Masyarakat Enggan Bayar Pajak
Kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo tak membuat masyarakat enggan membayar pajak. Hal tersebut terlihat dari survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia hari ini. Dalam survei tersebut, jumlah responden yang bersedia tetap membayar pajak mencapai 63,8%. Sedangkan 83,7% responden tetap percaya terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola penerimaan negara. Meski demikian, jumlah responden yang mengetahui […]
-
UU Anti Deforestasi Eropa Disahkan, Pengamat Core: Tidak Ganggu Pendapatan Negara
JAKARTA. Uni Eropa (UE) resmi memberlakukan Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi pada 16 Mei 2023 yang lalu. Setidaknya, ada tujuh komoditas yang diatur dalam UU Anti Deforestasi Uni Eropa ini, seperti sawit, kopi, daging, kayu, kakao, keledai dan karet. Lantas, apakah hadirnya UU Anti Deforestasi Uni Eropa ini akan berdampak ke penerimaan negara kita? Ekonom Center of […]
-
Kunjungi Alamat WP, Kantor Pajak Minta Klarifikasi Soal SP2DK
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat mengadakan kunjungan kerja ke tempat kedudukan wajib pajak bernama PT Bali Internasional Teknologi di Dauh Puri Kelod, Denpasar pada 6 Juli 2023. Account Representative (AR) KPP Pratama Denpasar Barat Dharma Wibawa mengatakan kunjungan dilakukan guna mengklarifikasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang telah diterima wajib […]
-
Survei Indikator: 83,7 Persen Publik Percaya Kerja Ditjen Pajak
Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Salah satu yang dipotret dalam survei tersebut yakni tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan survei tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DJP kembali pulih. Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, awareness masyarakat terhadap kasus Rafael Alun Trisambodo […]
-
Hak dan Kewajiban WP dalam Pemeriksaan Pajak, Ini Kata DJP
Dalam pemeriksaan pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Mengutip informasi dari laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. “Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain,” tulis DJP, dikutip […]
Got any book recommendations?
WA only