Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pelaksanaan Perda Pajak dan Retribusi Diawasi! Begini Aturannya
JAKARTA, Pemerintah pusat melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 129 PP 35/2023, pengawasan dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu). “Dalam melakukan pengawasan … , menteri … berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau pemerintah daerah terkait,” bunyi penggalan Pasal 130 ayat (2) PP 35/2023, […]
-
Wah! WP Masih Ramai Datangi Kantor Pajak untuk Lapor SPT Meski Telat
HALMAHERA SELATAN. Kantor pajak di Labuha, Maluku Utara (KP2KP Labuha) masih cukup ramai didatangi wajib pajak akhir-akhir ini. Mereka ternyata datang untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi. Meski periode pelaporan normalnya sudah lewat, wajib pajak memang masih memiliki keharusnya untuk melaporkan SPT Tahunannya. Seperti diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah 31 […]
-
Raperda Pajak dan Retribusi Provinsi, Gubernur Harus Sampaikan Ini
Pemerintah pusat akan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (perda) provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui DPRD provinsi dan gubernur. Sebelum ditetapkan, rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi tersebut wajib disampaikan kepada menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri keuangan (menkeu) paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan DPRD provinsi dan gubernur. “Rancangan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Batas Rumah Subsidi Bebas PPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait dengan harga rumah subsidi yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.010/2023. Berdasarkan beleid anyar tersebut, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta sampai dengan […]
-
Aturan PPN Sri Mulyani Bakal Membebani Ongkos Logistik, Kok Bisa?
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 30 Maret 2022, dinilai dapat membebani ongkos logistik. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Zaroni mengatakan berdasarkan beleid itu, pengusaha kena pajak yang memungut pajak keluaran tidak dapat melakukan kredit dengan […]
Got any book recommendations?
WA only