Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Pakar: Bagaimana Bisa Independen Kalau Masih di Kemenkeu?
Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti, mencatat beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan sistem Pengadilan Pajak. Itu akan berpindah dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Susi menyatakan, Kementerian Keuangan harus memahami makna Pengadilan Pajak. Sebagai sebuah pengadilan, itu disebutnya harus tunduk pada prinsip-prinsip sebuah pengadilan. Ia lantas […]
-
Gross Split Migas Diubah, Bagi Hasil Sebelum Pajak Lebih Kompetitif
Pemerintah menyusun revisi skema kontrak bagi hasil gross split yang selama ini tertuang dalam Permen ESDM 8/2017. Dalam pembaruan kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim bisa mendorong bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, dan kompetitif. Skema baru gross split ini berjuluk New Simplified Gross Split. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas […]
-
Meski Melambat, Kemenkeu Klaim Setoran Pajak dari Industri Pengelolaan Tetap Membaik
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran pajak dari industri pengolahan masih menjadi penopang kinerja penerimaan pajak sampai dengan April 2023. Tercatat, setoran pajak dari industri pengolahan berkontribusi 27,4% dari penerimaan dan berhasil tumbuh 9,5%. Hanya saja, pertumbuhan tersebut mengalami pelambatan dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar 51,0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, […]
-
Pembinaan Pengadilan Pajak Lepas dari Kemenkeu, MA Bahas Persiapannya
Mahkamah Agung (MA) akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan harus dipindahkannya pembinaan Pengadilan Pajak yang sekarang masih di Kementerian Keuangan. Topik itu menjadi salah satu bahasan media pada hari ini, Senin (29/5/2023). Dalam Putusan No. 26/PUU-XXI/2023, MK menyatakan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan dari Kementerian Keuangan ke MA paling […]
-
WP OP Lebih Bayar Rp100 Juta Dapat Restitusi Paling Lambat Bulan Depan
Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk memberikan restitusi dipercepat kepada wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta paling lambat pada bulan depan. Setelah dilakukan penelitian atas kelebihan pembayaran, DJP akan menyampaikan pemberitahuan bahwa permohonan restitusi akan ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 17D UU KUP sekaligus permintaan rekening kepada wajib pajak paling lambat pada 8 […]
Got any book recommendations?
WA only