NEWS
-
Kemenkeu Jelaskan Alasan Pajak Pph 22 Pedagang di E-Commerce
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerapan pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik atau e-commerce bukan kebijakan yang baru. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan pungutan tersebut sebelumnya sudah banyak diterapkan di berbagai platform seperti Google, Netflix dan sebagainya. Melalui kebijakan ini Kemenkeu ingin menambah kemitraan dengan e-commerce sebagai pemungut bagi pajak. “Jadi […]
-
WP Sudah Lunasi Pajak dan Bayar Denda, Kanwil DJP Hentikan Penyidikan
Kanwil DJP Jawa Tengah II resmi menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh SSN yang mewakili perusahaan PT IDS pada 21 Mei 2025. Dalam keterangan resminya, Kanwil DJP Jawa Tengah II menjelaskan penghentian tersebut dilakukan setelah tersangka memenuhi seluruh kewajiban pajak yang tertunggak, termasuk pembayaran pokok pajak dan denda administratif yang […]
-
Besok Terakhir! Warga Masih Bisa Nikmati Pemutihan Pajak PBB dan PBJT
Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar program penghapusan denda pajak daerah pada 1 Mei hingga 30 Juni 2025. Warga Kendari diimbau memanfaatkan insentif ini sebelum berakhir esok hari. Plt Kepala Bapenda Kota Kendari Sasriati menerangkan keringanan pajak daerah yang bisa dinikmati warga Kendari antara lain mencakup penghapusan denda PBB dan pajak barang dan jasa tertentu PBJT. […]
-
Kanwil DJP Ini Lelang 4 Ruko Sitaan Pajak Senilai Rp3,52 Miliar
Kanwil Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II turut serta dalam lelang eksekusi serentak se-Jakarta Raya. Dalam lelang serentak tersebut, Kanwil DJP Jakarta Selatan II melelang 4 aset berupa ruko yang disita oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. “Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memulihkan penerimaan negara denganrangkaian tindakan penagihan aktif atas utang […]
-
WP Rugi Fiskal Bisa Bebas Potput oleh Pihak Lain, Begini Aturannya
Pemerintah resmi menerbitkan sejumlah peraturan mengenai impor barang sebagai revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 s.t.d.d Permendag 8/2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan deregulasi kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. “Proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan K/L, asosiasi, para stakeholder, dan melalui regulatory impact analysis dan rapat kerja […]
WA only