Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Pajak Karbon, Kapan Akan Diberlakukan?
Indonesia masih gamang untuk menerapkan pajak karbon. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon. Penerapan pajak karbon akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Meski begitu, Kementerian Keuangan saat ini berencana menerbitkan tiga roadmap yaitu roadmap transisi energi, roadmap pasar karbon dan juga roadmap pajak karbon yang diusahakan akan rampung sebelum puncak Konferensi […]
-
Sudah Ada Izin Pembukaan Data Pajak WP dalam Daftar Pengawasan Bersama
enteri keuangan telah memberikan persetujuan izin pembukaan data perpajakan terhadap wajib pajak yang masuk Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). DSPB memuat daftar wajib pajak prioritas pengawasan wajib pajak bersama yang merupakan hasil koordinasi kanwil Ditjen Pajak (DJP) dan pemerintah daerah (pemda). Sejak 2019, sebanyak 6.745 wajib pajak sudah masuk DSPB dengan 152 pemda. “Sebagai tindak […]
-
Segera Urus! Pemprov Bebaskan Pajak Kendaraan Mikrolet dan Ojek Online
Pemprov Jawa Timur memberikan keringanan berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk mikrolet dan ojek online menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi daerah sekaligus menekan laju inflasi. “Dalam kondisi ekonomi seperti ini, pemerintah akan selalu […]
-
KBLI Digunakan Sebagai KLU, Ditjen Pajak Jelaskan Tujuannya
Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) resmi digunakan sebagai klasifikasi lapangan usaha (KLU) seiring dengan ditetapkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan penggunaan KBLI sebagai KLU bertujuan untuk menyelaraskan KLU di DJP dengan klasifikasi lapangan usaha di instansi lain. “Penggunaan KBLI sebagai KLU bertujuan untuk […]
-
NPWP 16 Digit Belum Diakomodasi dalam e-SPT, Format Lama Masih Dipakai
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa aplikasi e-SPT Masa PPh belum mengakomodasi input Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format baru, yakni 16 digit. Karenanya, wajib pajak masih bisa memanfaatkan NPWP format lama dengan 15 digit saat menggunakan aplikasi e-SPT. Akun @kring_pajak melalui media sosial menjelaskan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 tentang integrasi NIK dan […]
Got any book recommendations?
WA only