Mindblown: a blog about philosophy.
-
Harga Energi Tinggi, Kementerian ESDM: Penerapan Pajak Karbon Belum Tepat!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan pemerintah menunda penerapan pajak karbon disebabkan tingginya harga komoditas energi. Semula, penarikan pajak karbon diberlakukan pada Juli 2022 pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanah Air. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan, pemerintah masih melihat kapan […]
-
Omzet Rp500 Juta Tidak Kena Pajak, DJP Inginkan Ini dari Pelaku UMKM
Ditjen Pajak (DJP) menilai ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM lebih berkembang. DJP menyebut fasilitas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus memberi ruang bagi UMKM berkembang. “Kebijakan […]
-
Harga Tiket Pesawat Mahal Gegara Pajak PPN, Ditjen Pajak: Tidak Dapat Dijustifikasi
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap membuat harga avtur mahal. Ditjen Pajak mengatakan mahalnya harga tiket pesawat hingga dikeluhkan masyarakat tidak serta merta karena beban PPN avtur sebesar 11%. “Dapat kami sampaikan bahwa pengenaan PPN atas avtur bukan menjadi satu-satunya penyebab naiknya harga tiket pesawat, […]
-
Laba Bersih Medco Energi Melambung 481,06 Persen pada Semester I 2022
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengumumkan kinerja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022. Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada semester I 2022. Pada periode tersebut, Medco Energi Internasional berhasil membukukan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 270,11 juta atau sekitar Rp 4,02 triliun […]
-
Ternyata Ini Alasan di Balik Penolakan Implementasi NIK sebagai NPWP
Ditjen Pajak (DJP) mengantisipasi potensi timbulnya penolakan terhadap implementasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan resistensi tersebut berpotensi muncul akibat adanya kesalahpahaman masyarakat atas kebijakan tersebut. “Ada anggapan di masyarakat bahwa dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, maka bayi yang baru saja lahir […]
Got any book recommendations?
WA only