Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Mebel Tunggak Pajak Rp1,7 Miliar, Mesin Produksi Disita KPP
BINTAN, Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk melalui upaya penegakan hukum. KPP Pratama Bintan, Kepulauan Riau belum lama ini melakukan tindakan sita terhadap aset milik penunggak pajak. Dalam kegiatan penyitaan kali ini petugas mengamankan aset bergerak berupa alat produksi furnitur kayu. “Wajib pajak memiliki tunggakan pajak Rp1,7 miliar. Aset […]
-
Pemda Boleh Hapus Pajak Progresif Mobil dan Motor Bekas Sesegera Mungkin
JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBN 2). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa […]
-
Mantan Menkeu ini Minta Rencana Pajak Barang Impor Online Dikaji Ulang
PETALING JAYA, Mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng meminta Pemerintah Malaysia mengkaji ulang rencana pengenaan pajak penjualan 10% atas barang-barang impor bernilai rendah (low-value goods/LVG) yang dijual online. Lim mengatakan pemerintah perlu menunda rencana pengenaan pajak penjualan tersebut hingga masalah ekonomi negara benar-benar terselesaikan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengenakan pajak baru ketika negara menghadapi ancaman […]
-
Kemenkeu: Penerimaan Pajak Hampir Rp 100 Miliar dari Transaksi Kripto dan Fintech
Jakarta. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan tahun ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai memperkenalkan mekanisme pemotongan pemungutan pajak untuk transaksi kripto dan juga untuk transaksi fintech. Kemenkeu, kata dia, menerima hampir Rp 100 miliar per bulan dari pajak itu. Dia berharap ke depannya penerimaan dari pajak itu, bisa terus bertambah. […]
-
Terima Nota Keuangan 2023, Puan Minta Insentif Pajak Dipertajam Demi PEN
Ketua DPR Puan Maharani menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif. “Pada masa sidang sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN […]
Got any book recommendations?
WA only