Mindblown: a blog about philosophy.
-
Indikasi PPN dan PPnBM Jadi Pemborosan Negara, BPK: Terus Tagih
Badan Pengawas Keuangan merilis laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah (PPnBm DTP) untuk kendaraan bermotor melanggar ketentuan. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Keuangan harus terus menagih sampai tak ada pemborosan keuangan negara. Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih melakukan […]
-
DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela
Program pengungkapan sukarela (PPS) memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk masuk ke dalam sistem perpajakan secara sukarela sebelum Ditjen Pajak (DJP) menggunakan data perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah berharap makin banyak wajib pajak yang mau mencatatkan aktivitas ekonominya dalam sistem administrasi perpajakan melalui PPS. Harapannya, basis pajak juga […]
-
One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM
Tim penyuluh KP2KP Benteng ketika mengedukasi wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan. BENTENG, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng melaksanakan kegiatan penyuluhan one on one dengan wajib pajak usahawan yang memiliki toko apotek di Kecamatan Benteng pada 15 Juni 2022. Dalam kegiatan tersebut, KP2KP Benteng menugaskan tim penyuluh beranggotakan tiga orang, yaitu Restu […]
-
Ikut Tax Amnesty Jilid II Bakal Dipajaki Terus? Begini Penjelasan DJP
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan masih banyak masyarakat yang ragu ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Perlu diketahui, hari ini menjadi hari terakhir PPS sejak dibuka enam bulan yang lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyatakan ada anggapan yang muncul di tengah masyarakat […]
-
Pemerintah Minta Pemda Percepat Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Dan Retribusi Daerah menjadi satu Perda. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan Perda ini untuk meningkatkan investasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Pembentukan Perda ini penting, selain untuk segera menyesuaikan dengan aturan yang terbaru, juga […]
Got any book recommendations?
WA only