NEWS
-
Dibantu Bank, Juru Sita Blokir 3 Rekening Penanggung Pajak WP Badan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar melaksanakan tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening 3 penanggung pajak atas wajib pajak badan di 3 bank pada 20 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, KPP menugaskan 2 juru sita pajak negara (JSPN), yaitu Muhammad Riyan Saputra dan Alivo Pradana. Selain itu, hadir juga pelaksana dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan […]
-
Pajak Alat Berat Tak Optimal, Pengawasan Sektor Tambang Digencarkan
Pemprov Kalimantan Timur berencana untuk menggencarkan kegiatan pengawasan, khususnya di sektor pertambangan, lantaran pemungutan pajak alat berat masih belum optimal. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan kegiatan pengawasan terhadap pemilik alat berat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak alat berat di wilayah Kalimantan Timur. “Kalau ada kontraktor dan subkontraktor yang belum membayar pajak alat […]
-
Marketplace Akan Tarik Pajak Pedagang Online, Berikut Ketentuannya
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah merampungkan aturan terkait penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online. Ditjen Pajak memastikan aturan tersebut akan diumumkan secara terbuka dan transparan setelah resmi ditetapkan. Dalam kebijakan ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) orang pribadi yang berjualan di marketplace […]
-
Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan pengenaan pajak terhadap penjual di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia bukanlah praktik baru. Febrio mengatakan pelibatan platform digital penyelanggara perdagangan online atau e-commerce sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut merupakan bentuk penyesuaian administrasi perpajakan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Double […]
-
Kemenkeu Jelaskan Alasan Pajak Pph 22 Pedagang di E-Commerce
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerapan pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik atau e-commerce bukan kebijakan yang baru. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan pungutan tersebut sebelumnya sudah banyak diterapkan di berbagai platform seperti Google, Netflix dan sebagainya. Melalui kebijakan ini Kemenkeu ingin menambah kemitraan dengan e-commerce sebagai pemungut bagi pajak. “Jadi […]
WA only