Mindblown: a blog about philosophy.
-
Fasilitas Kesehatan untuk Pegawai Melahirkan Kena Pajak Natura
Fasilitas kesehatan dari pemberi kerja berupa pembayaran RS untuk pegawai yang melahirkan dikategorikan sebagai imbalan kerja berbentuk kenikmatan. Secara umum, bila fasilitas tersebut tertuang dalam kontrak kerja, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai imbalan dalam bentuk kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi penerimanya. “Tidak dikecualikan dari objek PPh karena batasan fasilitas kesehatan dan pengobatan yang dikecualikan dari […]
-
Tingkatkan Demand Bursa Karbon, Pajak Karbon Perlu Segera Diterapkan
JAKARTA. Penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon perlu segera dibarengi dengan pengenaan pajak karbon oleh pemerintah. Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan pengenaan pajak karbon diperlukan untuk meningkatkan transaksi kredit karbon pada bursa karbon. Menurut Bawono, kehadiran pajak karbon diperlukan untuk meningkatkan demand dari kredit karbon. “Dengan belum adanya pajak […]
-
Kanwil DJP Ini Adakan Program Pengurangan Sanksi hingga 75 Persen
MATARAM. Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menyelenggarakan program pengurangan sanksi administrasi (PSA) dengan besaran pengurangan maksimal sebesar 75%. Untuk dapat mengikuti program tersebut, wajib pajak perlu melakukan pembayaran paling lambat pada 31 Desember 2023 dan mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP paling lambat pada 31 Januari 2024. […]
-
Wacana Pajak Rokok untuk Rokok Elektrik, Pengusaha: Kami Keberatan
Rencana pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektrik mulai 2024 menuai keberatan dari para pelaku industri, khususnya pengusaha vape yang mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya pajak rokok elektrik dipastikan akan memberatkan pelaku usaha karena beban harga yang bertambah. Chief Marketing Officer PT Indo Emkay Abadi (Emkay) Eko Priyo HC mengatakan, dampak berlakunya pajak […]
-
Penerimaan Negara Naik tapi Belanja Pemerintah Belum Optimal
Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 lalu tembus Rp1.739,84 triliun atau sudah melampaui target APBN 2023 sebesar Rp1.718,03 triliun. Angka penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp951,83 triliun, atau 108,95% dari target. Angka ini tumbuh 6,72% dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, Direktur Eksekutif Center Of Startegic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri […]
Got any book recommendations?
WA only