NEWS
-
Mitigasi Risiko Penyusunan SPT Tahunan dengan Fitur Coretax DJP
Kanwil DJP Nusa Tenggara bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Mataram menggelar seminar terkait dengan strategi mitigasi risiko penyusunan SPT Tahunan 2025 dengan coretax system pada 26 November 2025. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya menjelaskan coretax system menghadirkan data yang lebih lengkap, integrasi yang lebih kuat, serta fitur seperti data prepopulated dan […]
-
Bank Dunia Dorong Reformasi Pajak RI Demi Jaga Fiskal 2026–2027
Bank Dunia alias World Bank menilai pemerintah perlu mengadopsi strategi penerimaan pajak yang lebih berani dan proaktif untuk menjaga keberlanjutan fiskal, seiring meningkatnya risiko defisit dan potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pada 2026-2027. Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospect Edisi Desember 2025, lembaga internasional ini menekankan pentingnya penguatan mobilisasi pendapatan melalui reformasi administrasi pajak dan digitalisasi. […]
-
Jauh dari Target, Penerimaan Pajak Baru Terkumpul Rp 1.633 Triliun per November 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga November 2025 mencapai Rp 1.633,82 triliun. Realisasi ini baru sebesar 74,62% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPN Sidikalang, penerimaan pajak secara bruto tercatat tumbuh 1,9%. Kendati begitu, setelah memperhitungkan faktor restitusi dan komponen lainnya, penerimaan neto masih mengalami kontraksi […]
-
Bank Dunia Perkirakan Tax Ratio Indonesia pada 2025 dan 2026 Turun Drastis
Bank Dunia alias World Bank memperkirakan rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia 2025 pada 2026 mengalami penurunan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2025, tax ratio Indonesia pada 2025 diperkirakan hanya mencapai 9,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2024 yang sebesar 10,1% PDB. Sementara pada […]
-
Hashim Sebut Purbaya Ditugasi Cari Tambahan Tax Ratio Sebesar 6% PDB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk mewaspadai risiko ketidakwajaran harga transaksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Menurut auditor pemerintah, hingga 2024, Kementerian Keuangan masih belum memiliki peraturan khusus terkait dengan penghitungan harga dasar komoditas CPO yang menjadi landasan untuk mengenakan pajak penghasilan. […]
WA only