Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sitaan Pajak
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyita aset milik tersangka kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW. Jenis aset milik tersangka yang disita berupa satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamo- kato Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 412 m². Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik PNS […]
-
Tidak di Kemenkeu, Seluruh Pembinaan Pengadilan Pajak Harus di MA
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak harus di bawah Mahkamah Agung (MA). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/5/2023). Dalam Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Kamis (25/5/2023), MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil atas UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 5 […]
-
Setoran pajak penerangan jalan teratas realisasi PAD Kota Pelembang
Realisasi Pajak Penerangan Jalan sumber lain menjadi penyumbang terbesar buat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang per Mei 2023 senilai Rp 98,3 miliar dari target tahun 2023 Rp250 miliar . Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan di Palembang, Kamis, mengatakan ada tiga potensi pajak di tiga besar per 24 Mei 2023 […]
-
DJP: Baru 1.711 WP yang Lapor Realisasi Repatriasi dan Investasi PPS
Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 1.711 wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang telah menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi hingga 25 Mei 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan terdapat 281 peserta PPS yang sudah menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan 1.430 peserta telah menyampaikan laporan realisasi investasi. “Nilai investasi senilai […]
-
Tok! MK Alihkan Kewenangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan sistem pengadilan pajak yang semula di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menyebut dalam putusannya, pihak MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut. “Menyatakan sepanjang frasa “Departemen keuangan” dalam 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun […]
Got any book recommendations?
WA only