NEWS
-

Kelola WP Minerba, DJP Sebut Pertambangan Ilegal Jadi Tantangan
Ditjen Pajak (DJP) menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola dan mengawasi wajib pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa menyebut salah satu tantangan yang dihadapi otoritas ialah maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Praktik ini memicu shadow economy atau aktivitas ekonomi tidak tercatat, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan […]
-

Adik Prabowo Soroti Rapuhnya Sistem Pajak Indonesia
Ia bahkan mengakui ikut menjadi bagian dari masalah tersebut karena tidak meminta kuitansi dan membayar secara cash. “Nah terus terang saja, saya juga ikut bertanggung jawab. Saya salah satu penyebab ekonomi gelap itu. Kenapa? Karena saya pakai seorang tukar rambut, namanya Anton, dari Garut,” kata Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Sabtu (13/12). […]
-

DJP Siapkan Senjata, Wajib Pajak Tak Bisa Sembunyikan Aset Properti di Luar Negeri
Indonesia resmi bergabung dalam prakarsa global terbaru yang digagas Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk memperkuat transparansi perpajakan internasional. Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap Joint Statement 4 Desember 2025 mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti lintas negara. Dengan bergabungnya Indonesia, daftar negara pendukung kini semakin luas setelah sebelumnya diisi […]
-

Setoran Masih Jauh dari Target, Ekonom Duga Kemenkeu Bakal Ijon Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga bakal melakukan ijon pajak untuk mengamankan setoran pajak yang realisasinya baru mencapai 70,2% dari outlook sampai dengan akhir Oktober 2025. Ijon pajak dalam praktiknya adalah meminta wajib pajak (WP) untuk menyetor di tahun ini kewajiban perpajakannya yang terutang di tahun depan. Sementara itu, Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan pajak […]
-

Bersiap, Ditjen Pajak Bisa Intip Properti Luar Negeri Para Konglomerat
Langkah pemerintah Indonesia dalam tergabung Joint Statement dalam aturan OECD mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti disambut positif oleh kalangan pemerhati pajak. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah properti dari aset fisik yang terkunci geografis menjadi instrumen investasi global yang bergerak lintas yurisdiksi. […]
WA only