Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tak Ada Iktikad Baik, Saldo Rekening WP Rp301 Juta Disita Kantor Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam melakukan penyitaan rekening wajib pajak senilai Rp301 juta di Bank Central Asia (BCA) KCP Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 2 Desember 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Batam Ana Siti Nurjanah mengatakan penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan […]
-
Musim Lapor SPT Tahunan, Menkeu Yakinkan Uang Pajak Tidak Dikorupsi
MANILA. Menteri Keuangan (Menkeu) Filipina Ralph G. Recto meyakinkan wajib pajak untuk patuh menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 15 April 2024. Pemerintah telah menghilangkan berbagai hambatan sehingga pembayaran dan pelaporan pajak lebih efisien. Selain itu, pajak yang dibayarkan masyarakat juga bakal dibelanjakan secara bijaksana dan efisien, tanpa ada korupsi. “Kepada wajib pajak, saya sendiri akan […]
-
Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua […]
-
Izin Kuasa Hukum Berdasarkan PER-1/PP/2018 Tak Bisa Diperpanjang
Izin kuasa hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan sebelumnya, yakni PER-01/PP/2018 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin kuasa hukum yang dimaksud. Namun, izin kuasa hukum yang diterbitkan berdasarkan PER-01/PP/2018 tidak dapat diperpanjang. Saat masa berlaku izin kuasa hukum habis maka pemohon harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan Pasal 3 PER-1/PP/2024. […]
-
Hapus Data Bukti Potong di e-Bupot Tak Bisa Sekaligus, Harus Satu-Satu
Ditjen Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa aplikasi e-bupot PPh Pasal 21/26 atau e-bupot unifikasi belum memfasilitasi fitur penghapusan beberapa data bukti pemotongan sekaligus. Karenanya, jika ada kesalahan pada data bukti pemotongan pajak yang diimpor maka perlu dihapus satu per satu. “Pastikan data impor yang diunggah sudah benar. Jika terdapat kesalahan maka silakan hapus satu per satu,” […]
Got any book recommendations?
WA only