Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wakil Ketua Baleg DPR RI Sayangkan Pernyataan Bupati Meranti ke Kemenkeu
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil yang menyebut pegawai Kementrian Keuangan sebagai iblis atau setan. Menurut politisi asal Riau ini, pernyataan semacam itu tidak pantas untuk diungkapkan dalam forum-forum resmi pemerintahan. “Saya juga menyayangkan, seorang kepala daerah melontarkan pernyataan yang tidak etis untuk mengungkapkan kekecewaan, terlebih itu […]
-
Perhatian! Jokowi Bebaskan PPN Atas 11 Jenis Sembako Ini
Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas 11 jenis sembako. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu […]
-
Saksi yang Berpotensi Jadi Tersangka Pajak Bisa Dicegah ke Luar Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 turut mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk menerbitkan keputusan pencegahan. Merujuk pada Pasal 62 ayat (1) PP 50/2022, penerbitan keputusan pencegahan dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan atas orang yang ditengarai melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. “Pencegahan dalam melaksanakan penyidikan dilakukan antara lain terhadap tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka,” […]
-
BPPD sebut empat potensi pajak di Palembang melampaui target
Badan Pengelolaan Penerimaan Pajak (BPPD) Kota Palembang mencatat empat potensi pajak seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak tanah air, dan pajak mineral bukan logam dan batuan ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala BPPD Kota Palembang Herly Kurniawan di Palembang, Rabu, mengatakan realisasi pajak restoran per 13 Desember 2022 telah mencapai Rp182,5 miliar atau 101,42 […]
-
World Bank Ungkap Banyak Instansi yang Belum Mau Berikan Data ke DJP
World Bank mengungkapkan masih banyak instansi dan pihak swasta yang enggan menyampaikan data dan informasi kepada Ditjen Pajak (DJP) akibat hambatan regulasi. Selama ini, PMK 228/2017 telah mewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan perpajakan kepada DJP. Namun, regulasi tersebut bertentangan dengan regulasi pada instansi lain. “Oleh […]
Got any book recommendations?
WA only