Mindblown: a blog about philosophy.
-
Cek Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Khusus untuk Para Investor IKN Nusantara
Sederet hak instimewa diberikan Pemerintah kepada calon investor yang akan erinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Berbagai kemudahan ini digodok Badan Otorita IKN dan Bapppenas bersama Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Dilansir dari Kontan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan […]
-
WP Bisa Ajukan Pengurangan Sanksi, Diskonnya Bisa Sampai 100 Persen
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Satu dan KPP Pratama Bengkulu Dua mengadakan sosialisasi daring terkait dengan fasilitas pengurangan sanksi administrasi perpajakan pada 6 September 2022. Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Bengkulu Dua Rio Riski Pratama mengatakan materi yang disampaikan, mulai dari skema kebijakan, syarat dan ketentuan, hingga teknis pengisian formulir permohonan pengurangan sanksi. […]
-
Operasi Sisir, Bapenda Turunkan Petugas untuk Tagih Tunggakan PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mulai melakukan operasi sisir untuk menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan operasi tersebut menjadi upaya pemkab mengoptimalkan penerimaan. Menurutnya, tim saat ini mulai mendatangi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. “Operasi sisir ini merupakan salah satu upaya […]
-
Baru Terbit, 2 Peraturan Soal Pemeriksa dan Asisten Pemeriksa Pajak
Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2022 dan PMK 132/2022 yang memuat petunjuk teknis jabatan fungsional pemeriksa pajak dan asisten pemeriksa pajak. Kedua PMK tersebut diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 67 dan 68 Tahun 2021. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan profesionalisme pengujian kepatuhan pajak dan […]
-
UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpotensi mendisrupsi potensi pertumbuhan ekonomi digital. Khususnya pada Pasal 32A UU HPP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setidaknya ada […]
Got any book recommendations?
WA only