Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Perlu Tahu Ini Agar Fasilitas Tax Allowance Tidak Dicabut
Agar pemberian fasilitas tax allowance kepada wajib pajak tidak dicabut oleh Ditjen Pajak (DJP), wajib pajak perlu menghindari penggunaan aktiva tetap berwujud maupun tak berwujud yang mendapatkan fasilitas tax allowance selain untuk tujuan pemberian fasilitas tax allowance. Termasuk, wajib pajak dilarang untuk mengalihkan aktiva tersebut. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 16 PMK 11/2020 jo. PMK […]
-
Sri Mulyani terus lakukan transformasi digital untuk keuangan negara
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan transformasi digital dalam melaksanakan transaksi keuangan negara. “Kita di Kementerian Keuangan melakukan banyak hal untuk mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital, misalnya dengan mengintegrasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan NIK (Nomor Induk Kepegawaian),” kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia […]
-
Kembangkan e-Tax Court, Pengadilan Pajak Studi Banding ke Luar Negeri
Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan pembandingan (benchmarking) terhadap sistem administrasi peradilan pajak di negara-negara lain sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan e-tax court. Sekretariat Pengadilan Pajak menyebutkan sistem administrasi yang dijadikan benchmark antara lain sistem administrasi peradilan pajak di Singapura, Hong Kong, Belgia, Jepang, sampai dengan Uni Emirat Arab (UEA). “Diharapkan dengan dilakukannya benchmarking, kami mempunyai […]
-
Sri Mulyani: Jaga Kepatuhan Tanpa Menimbulkan Ketakutan Wajib Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani menyampaikan pesan tersebut setelah melihat data hasil pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebanyak 247.918 wajib pajak telah mengikuti program tersebut dengan […]
-
Implikasi NIK Menjadi NPWP
Sesuai konfirmasi Dirjen Pajak, mulai 2023 Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Karenanya dapat dipastikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan bertambah, dan demikian juga jumlah data kepemilikan harta. Data kepemilikan harta dari pihak ketiga, seperti ILAP (instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain) yang semula berbasis NPWP menjadi berbasis NIK, sehingga harta yang […]
Got any book recommendations?
WA only